Kalurahan Tamantirto

Tamantirto SID--Pada hari Senin, 15 Juli 2024, telah diselenggarakan kegiatan Pembinaan Admin JDIH Kalurahan se-Kabupaten Bantul yang bertempat di Joglo Ageng Waroeng Omah Sawah (WOS, Miri Timbulharjo), Kabupaten Bantul. Acara dimulai pukul 08.30 dan berlanjut hingga selesai.

Susunan acara pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Registrasi Peserta Undangan: Kegiatan diawali dengan registrasi peserta undangan untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan aktif semua peserta.
Pembukaan oleh Pembawa Acara (MC): Acara resmi dimulai dengan sambutan hangat dari MC.
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya: Seluruh peserta menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme.
Sambutan oleh Kepala Bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Suparman, SIP, M.Hum:
Mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin peserta undangan pada pagi hari ini.
Menyampaikan pentingnya penanganan dokumen produk hukum yang tidak perlu dipublikasikan dan jika ada, admin dari aplikasi JDIH akan men-take down dokumen tersebut.
Menjelaskan tentang dokumen produk hukum yang bisa dan tidak bisa diupload pada aplikasi JDIH.
Menginformasikan tentang keberadaan beberapa admin baru yang mengelola aplikasi JDIH Kabupaten Bantul.
Menjelaskan tujuan pembinaan admin ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan admin JDIH dalam mengelola JDIH Kabupaten Bantul, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum yang tersedia di JDIH Kabupaten Bantul, serta meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.
Acara Inti: Pembinaan Admin JDIH Kalurahan se-Kabupaten Bantul oleh Analis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul, Irfan Masyhudi, S.Kom. Pada sesi ini, Irfan Masyhudi memberikan penjelasan mendalam mengenai unsur-unsur pada Tim ADMIN DIKAL Kabupaten Bantul serta memberikan pelatihan teknis yang dibutuhkan para admin JDIH.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para admin JDIH dalam mengelola JDIH Kabupaten Bantul, sehingga kualitas dan kuantitas produk hukum yang tersedia dapat meningkat dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat menjadi lebih baik.